1.
Mengapa Mempelajari Psikologi Politik
Mengapa
orang-orang bertingkah laku dengan cara yang mereka lakukan dalam politik? Dan
mengapa para presiden membuat keputusan seperti yang mereka lakukan?
Pertanyaan-pertanyaan politik seperti ini merupakan perhatian besar bagi kita
semua, baik kita secara langsung terkena dampaknya ataupun hanya sebagai para
saksi mata melalui berita-berita. Contohnya pada kasus MUNAS partai PAN
baru-baru ini dimana kita menyaksikan begitu panasnya dan mengapa Amien Rais
mendukung Zulkifli menjadi ketua umum.
Banyak
orang yang berasumsi bahwa Psikologi adalah common
sense (pendapat orang yang bukan hasil pemikiran), karene mereka meyakini
bahwa perilaku adalah rasional dan dapat diprediksi. Akan tetapi, penelitian
selama puluhan tahun oleh psikolog mengungkapkan bahwa perilaku adalah apa pun,
kecuali common sense.
Sebuah
gambaran yang lebih akurat tentang manusia sebagai aktor politik adalah
gambaran yang mengakui bahwa orang-orang terdorong atau termotivasi untuk
bertindak sesuai dengan karakteristik kepribadian, nilai keyakinan, dan
kelekatan dengan kelompok-kelompok. Orang-orang terus menerus secara aktif
menggnakan persepsi yang logis, namun sering kali keliru tentang orang lain
ketika memutuskan bagaimana cara bertindak dan sering kali mereka tidak
menyadari penyebab-penyebab perilaku mereka sendiri. Meskipun demikian, dengan
memahami kompleksitas psikologi politik, kita dapat menjelaskan perilaku yang
sering kita tampak irasional. Seperti contoh kasus pada Anas Urbaningrum yang
mendirikan sebuah ORMAS yang bernama PPI ( Perhimpunan Pergerakan Indonesia )
ketika dia dilengserkan dari KETUM partai Demokrat. Selain itu juga yang
menjadi perdebatan para ahli komunikasi polotik pada saat itu ialah pernyataan
ucapan “terima kasih” kepada sejumlah pihak sesaat setelah Anas ditahan KPK.
Sebuah campuran kompleks psikologi
individu dan konteks politik juga membentuk reaksi publik untuk terorisme.
Dukungan publik untuk kebijakan anti-terorisme tergantung pada bagaimana
pemerintah terancam bereaksi, kompetensi dirasakan pemerintah dan efektivitas
dalam memerangi terorisme, dan seseorang merasa kerentanan terhadap peristiwa
teroris di masa depan. Kekuatan eksternal seperti kekuatan kebijakan keamanan
nasional pemerintah atau penentuan teroris dan kemampuannya, dan mereka
mempengaruhi, pada gilirannya, apakah warga merasa cemas atau marah dalam
menanggapi peristiwa teroris. Teroris kuat dan pemerintahan yang lemah
cenderung menghasilkan kecemasan di kalangan populasi terancam, sedangkan
pemerintah yang kuat dan yang lemah teroris kemungkinan akan menghasilkan
perasaan marah. Selain itu, tidak semua orang merespon ancaman dengan cara yang
sama, dan disposisi psikologis individu memainkan peran tambahan dalam
menentukan apakah seseorang bereaksi terhadap terorisme dengan kemarahan atau
kecemasan. Secara umum, masyarakat yang didominasi oleh perasaan marah dapat
mendukung tindakan antiterorisme agresif, sedangkan populasi didominasi oleh
perasaan cemas mungkin menentang tindakan agresif yang memperburuk risiko
terorisme (Huddy & Feldman, 2011; Lambert et al, 2010.). Baik psikologi
individu maupun kondisi politik saja mungkin untuk sepenuhnya menjelaskan
reaksi-reaksi ini.
Dalam arti yang lebih umum, pertanyaan
tentang reaksi publik untuk terorisme atau respon otoriter ke pemerintahan
fasis yang terkait erat dengan salah satu pertanyaan yang diajukan oleh
psikologi politik: seberapa baik warga siap untuk menangani tanggung jawab
demokratis mereka (Le Cheminant & Parrish, 2011 )? Dapatkah mereka berunding
atas isu-isu yang muncul pada dewasa ini, cukup untuk sampai pada keputusan
beralasan, atau sebaliknya mereka akan menyerah dan menjadi korban intoleransi
irasional? dan psikologi politik telah difokuskan dalam beberapa tahun terakhir
pada perbedaan individual di antara warga negara untuk menjelaskan mengapa
karakterisasi masyarakat sebagai bias, etnosentris, rasa takut, atau
karakterisasi tunggal lainnya adalah keliru. Perbedaan individu didasarkan pada
sosialisasi awal, genetik, konteks sosial, dan kepribadian menghasilkan paham
liberal dan konservatif, Demokrat Sosial dan Kristen Demokrat, individu toleran
dan intoleran. Politik muncul dari perbedaan individu tersebut, yang
menyebabkan perbedaan pendapat politik yang terlihat dan banyak diperdebatkan
dalam berfungsi dengan baik masyarakat demokratis. Bahkan jika warga terlibat
dalam penalaran bias, argumen bersaing meresap dan sulit untuk menghindari
sepenuhnya; bergairah bebas untuk membuat kasus mereka, dan tidak memihak yang
dapat mengevaluasi upaya dan argumen mereka. Proses demokrasi mungkin
berantakan, tidak memuaskan, dan frustasi, tetapi secara inheren psikologis.
Untuk itulah kita perlu memahami kedua
sistem politik dan psikologi manusia. Interaksi psikologi dan politik, terutama
dalam proses demokrasi.kondisi politik pada saat ini dapat memainkan peran
penting dalam bagaimana proses kerja pikiran untuk memberikan output dari
respon yang diberikan.
2.
Apa itu Psikologi Politik
Penjelasan
Tradisional tentang perilaku politik sering kali gagal menjelaskan secara
adekuat beberapa keputusan dan tindakan politik terpenting yang diambil oleh
orang-orang. Psikologi politik telah muncul sebagai sebuah bidang penting ilmu
politik dan psikologi, yang memungkinkan kita menjelaskan banyak aspek perilaku
politik.
Salah
satu tujuan dari psikologi politik adalah untuk menyusun dalil-dalil umum
tentang perilaku yang dapat membantu menjelaskan dan memprediksi
peristiwa-peristiwa yang terjadi disejumlah situasi yang berbeda-beda.
Pendekatan yang dilakukan psikolog politik dalam memahami dan memprediksi
perilaku adalah metode ilmiah.
Pendekatan
ini mengandalkan empat langkah bersiklus yang berulang-ulang dijalankan seorang
peneliti ketika ia mencoba memahami dan memprediksi perilaku. Langkah pertama
menyangkut pengadaan observasi. Langkah ini memerlukan pengadaan observasi yang
sistematis dan tidak sistematis terhadap perilaku dan peristiwa. Dati observasi
ini, seorang peneliti menyusun tentang variabel yang mungkin mempengaruhi yang
sedang diobservasi dan dalam hal ini politik menjadi variabelnya.
Lankah
kedua menyangkut perumusan penjelasan tentatif atau suatu hipotesis. Pada
tahapan ini seorang peneliti membuat prediksi tentang karakteristik hubungan
diantara variabel-variabel. Langkah ketiga adalah menyangkut pengadaan observasi
dan eksperimen lanjutan. Pada tahapan metode ilmiah ini, observasi diadakan
untuk menguji validitas hipotesis. Dan langkah yang keempat yaitu penghalusan
dan pengujian kembali penjelasan –penjelasan. Para peneliti merumuskan kembali
hipotesis mereka atas dasar observasi yang dijalankan pada langkah ketiga.
Pada
dasarnya psikologi politik mewakili pengabungan dua disiplin, psikologi dan
ilmu politik. Psikologi politik menyangkut penjelasan tentang apa yang
dilakukan orang-orang, dengan mengadaptasi konsep-konsep psikologi, sehingga
konsep-konsep ini bermanfaat dan relevan dengan politik.
Bagian
inti dari makhluk politik kita adalah kepribadian. Kepribadian adalah sebuah
faktor psikologis pokok yang mempengaruhi perilaku politik. Kepribadian adalah
unik bagi individu, meskipun sikap-sikap kepribadian tertentu tampak pada
banyak orang
Makhluk
politik juga memiliki nilai-nilai dan identitas. Konsep ini menyangkut
keyakinan yang dimiliki secara mendalam tentang hal apa yang benar dan hal apa
yang salah ( nilai ) dan makna yang dimiliki secara mendalam tentang siapakah
seseorang ( identitas ). Nilai-nilai sering kali mencakup suatu komponen emosi
yang kuat.
Berikutnya
makhluk politik juga memiliki sikap. Secara umum sikap dapat dianggap sebagai
unit-unit pemikiran yang terdiri dari komponen kognitif tertentu dan suatu
respon emosi tentangnya ( suka, tidak suka, dan lain-lain). Emosi mengambang
didalam pikiran makhluk politik. Politik bisa jadi suatu arena kehidupan yang
secara ekstrem membangkitkan emosi. Emosi mempengaruhi semua aspek dan
dipengaruhi oleh semua aspek dari pikiran makhluk politik. Nilai, identitas,
dan sikap mengadung emosi dan emosi berinteraksi dengan bagian berikutnya dari
pikiran makhluk politik.
Komponen
terakhir dari pikiran makhluk politik adalah proses kognitif, yang merupakan
saluran-saluran yang dilalui oleh pikiran dan lingkungan saat pertama kali
berinteraksi. Proses kognitif menyangkut penerimaan dan penginterpretasikan
informasi dari luar diri. Proses ini merupakan pikiran komputer karena
memfasilitasi kemampuan individu untuk memproses informasi, menginterpretasikan
lingkungannya, dan memutuskan bagaimana cara bertindak terhadapnya.
Pada intinya, psikologi politik
menyangkut perilaku individu dalam suatu sistem politik tertentu. Psikologi
sendiri tidak bisa menjelaskan Holocaust, konflik keras, perang, atau paling
perilaku lainnya dari negara atau aktor politik kolektif dalam lingkungan yang
kompleks. Individu tidak bertindak dalam ruang hampa. Perilaku mereka
bervariasi dengan, dan menanggapi, perbedaan dalam lembaga-lembaga politik,
budaya politik, gaya kepemimpinan, dan norma-norma sosial. psikologi
mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri terutama melalui interaksi dengan
aspek-aspek tertentu dari sistem internasional, pemerintah nasional, dan
masyarakat yang berbeda. Logika yang sama berlaku untuk berbagai fenomena yang
berbeda. Pertimbangkan penelitian tentang otoritarianisme. Apakah kita melihat
ke perilaku pemimpin atau pengikut mereka untuk memahami mengapa warga di tahun
1930-an dan 1940-an diikuti para pemimpin fasis yang menganiaya dan membunuh
jutaan orang? Apakah kekejaman yang dilakukan Nazi di Jerman dan Stallin di Rusia
memiliki fungsi kepemimpinan politik, dukungan (persetujuan) dari masyarakat,
atau keduanya? Beberapa ahli atribut Holocaust yang juga mermerupakan psikolog
pengikut otoriter (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford, 1950);
melihatnya sebagai fungsi kepemimpinan dan kecenderungan manusia meresap untuk
mematuhi otoritas (Milgram, 1974); yang lain melihatnya sebagai reaksi individu
atas perselisihan sosial dan politik (Feldman & Stenner, 1997). Pada
akhirnya sulit untuk percaya bahwa seseorang dengan kecenderungan otoriter akan
berperilaku dengan cara yang persis sama di bawah rezim fasis seperti dalam
demokrasi liberal.
3.
Menggunakan psikologi dalam memahami
perilaku politik tertentu
Perilaku
Voting
Dalam
rangka untuk membuat kesimpulan dan prediksi tentang perilaku mengenai
keputusan voting, pengaruh publik
tertentu harus dipertimbangkan. Pengaruh tersebut meliputi peran emosi,
sosialisasi politik, toleransi keragaman pandangan politik dan media. Pengaruh
pengaruh ini pada perilaku pemilih paling baik dipahami melalui teori tentang
pembentukan sikap, keyakinan, skema, struktur pengetahuan dan praktek
pengolahan informasi. Pada Tingkat dimana keputusan dipengaruhi oleh sistem
pengolahan informasi internal politik dan pengaruh eksternal, mengubah kualitas
membuat keputusan yang benar-benar demokratis.
konflik
Penerapan
psikologi untuk memahami konflik dan tindak kekerasan yang ekstrim dapat
dipahami baik secara individu dan kelompok. Konflik politik seringkali
merupakan konsekuensi dari perbedaan etnis dan "etnosentrisme" Sumner
(1906).
Pada
tingkat individu dalam situasi konflik baik
pelaku, atau pengamat . Perilaku pelaku sering dijelaskan melalui tipe
kepribadian otoriter. Perbedaan individu dalam tingkat empati telah digunakan
untuk menjelaskan apakah seseorang memilih untuk berdiri untuk otoritas atau
mengabaikan konflik. (1954) teori locus
of control dalam psikologi kepribadian Rotter juga telah digunakan untuk
menentukan perbedaan individu dalam reaksi terhadap situasi konflik.
Perilaku
kelompok selama konflik sering mempengaruhi tindakan individu. Efek pengamat
diperkenalkan oleh Darley dan Latane (1968) menunjukkan bahwa perilaku kelompok
menyebabkan individu untuk memantau apakah orang lain merasa perlu untuk
bereaksi dalam situasi tertentu. Mereka juga menemukan bahwa orang lebih
mungkin untuk meredakan tanggung jawab dalam sebuah kelompok. Teori-teori ini
dapat diterapkan pada situasi konflik dan genosida di mana individu
menghilangkan tanggung jawab pribadi dan karena itu membenarkan perilaku
mereka. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa selama Holocaust Perang Dunia
II pemimpin politik menggunakan orang-orang Yahudi sebagai kelompok dalam
rangka untuk meningkatkan kohesi kelompok. Hal ini memungkinkan bagi para
pelaku untuk MENGURANGI tanggung jawab mereka.
Terrorism
Pada
tingkat individu terorisme telah dijelaskan sebagai display gangguan
kepribadian psikopatologis. Teroris menunjukkan ciri-ciri kepribadian narsistik
(Lasch, 1979, Pearlstein, 1991). Post (2004) berpendapat bahwa gangguan
kepribadian narsistik ditemukan di
teroris dan mekanisme seperti eksternalisasi digunakan oleh teroris. Lain seperti Silke (2004) dan Mastors dan
Deffenbaugh (2007) membantah pandangan ini. Crenshaw (2004) menunjukkan bahwa
kelompok-kelompok teroris tertentu sebenarnya tidak berhati-hati dalam
menunjukkan gejala patologi mereka.
Teori kepribadian otoriter juga telah digunakan sebagai penjelasan untuk
perilaku teroris pada individu. Dalam hal menjelaskan alasan mengapa individu
bergabung dengan kelompok teroris, para ahli menggunakan teori-teori motivasi
seperti kebutuhan daya dan kebutuhan afiliasi. Festinger (1954) menjelaskan
bahwa orang sering bergabung dengan kelompok untuk membandingkan keyakinan dan
sikap mereka sendiri. Bergabung dengan kelompok teroris bisa menjadi metode
untuk memperbaiki ketidakpastian individu. Taylor dan Louis (2004) menjelaskan
bahwa individu berusaha untuk perilaku yang bermakna. Hal ini juga dapat
digunakan untuk menjelaskan mengapa teroris mencari keyakinan dan demonstrasi
radikal. Studi pada anak-anak di Irlandia Utara oleh Bidang (1979) telah
menunjukkan bahwa paparan kekerasan dapat menyebabkan perilaku teroris di
kemudian hari. Melibatkan efek mengembangkan norma-norma yang dapat diterima
dalam kelompok. Namun pandangan ini juga telah dikritik (Taylor, 1998). Teori
lain menunjukkan bahwa frustrasi tujuan dapat menyebabkan agresi (Dollard,
Doob. Miller, dan Sears, 1939) dan
agresi yang dapat menyebabkan frustrasi (Borum, 2004). Metode seperti
dehumanisasi memungkinkan individu untuk
lepas lebih mudah dari tanggung jawab moral, dan pengaruh kelompok
meningkatkan kemungkinan bahwa orang akan mengakui dan patuh terhadap suatu
aturan baru. Manipulasi kontrol sosial dan propaganda juga menjadi instrumen
keterlibatan teroris.
konstelasi karakteristik individu yang
stabil yang diasumsikan untuk mengatasi efek kontekstual,mendominasi bidang
psikologi politik sebagai variabel penjelas utama dalam penelitian pada 1940-an
dan 1950-an. Studi tentang kepribadian utama tokoh politik pada saat itu
mengandalkan sebagian besar hasil karya Sigmund Freud. Psikoanalisa adalah
metode yang dominan digunakan dalam menganalisis para pemimpin politik.
Diantaranya analisis Woodrow Wilson oleh Georgedan George, studi Martin Luther
oleh Erik Erikson, dan penemuan kepribadian otoriter oleh Adorno et al.
merupakan contoh utama dari pekerjaan yangberfokus pada kepribadian individu
sebagai kekuatan yang stabil yang ditentukan keputusan politik. Meskipun model
pendekatan ilmiahnya yang lemah terutama
karena ketergantungan pada psikoanalisis, namun tetap memiliki dampak yang
langsung terhadap psikologi politik melalui studi kepemimpinan dan
psiko-biografi. Mengandalkan wawasan ini, bidang sosialisasi politik berpendapat
bahwa anak-anak belajar dasar sikap politik dari orang tua mereka dan melalui
konteks sosial langsung, yang kemudian mendominasi sikap politik mereka setelah
dewasa, hal ini menunjukkan peran fasilitasi emosi dalam pengambilan keputusan
sebagai unsur integral dari pikiran manusia, sebuah elemen yang bekerja secara
kognitif. Hal ini pada akhirnya menyebabkan minat yang lebih besar dalam
fisiologi emosi, salah satu faktor yang berkontribusi pada tren epidemiologi
saat ini di psikologi politik. Meskipun sebagian besar tidak berdiri sendiri
dan terkait dengan disiplin ilmu lainnya, penelitian tentang fisiologis
dasar-dasar fenomena politik cukup menjanjikan. Ini memiliki potensi untuk
mengubah banyak teori Ulasan tentang psikologi politik individu dan menciptakan
perspektif baru yang benar-benar interdisipliner. Terakhir, perlu dicatat bahwa
meskipun Munculnya keunggulan dan perbedaan perspektif dalam psikologi politik
di berbagai titik saat ini, hampir semua bidang ilmu terkait dengan psikologi
politik. karena luasnya materi pelajaran, psikologi politik tetap menjadi salah
satu bidang kajian yang paling dinamis dalam mengkaji politik.
5. Contoh
kasus
Penerapan Psikologi Sosial dalam Bidang Politik,
Hukum, dan Organisasi Penerapan Psikologi Sosial dalam Bidang Politik
Publik Belum Percaya Kredibilitas Jokowi
sebagai Capres
Kamis, 13 Juni 2013 19:02
WIB
Dony Aprian – Okezone
JAKARTA - Joko Widodo
(Jokowi) memang terus digadang-gadang sebagai calon presiden meski baru saja
menjalani tugas sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu dinilai sebagai nilai
minus Jokowi karena belum menyelesaikan amanah tugas sebagai orang nomor satu di
Ibukota. Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi menyatakan
meskipun Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak mempunyai "cacat"
politik dan mampu untuk maju sebagai kandidat Calon Presiden (Capres) 2014,
tetapi untuk saat ini publik masih memantau mantan Walikota Solo ini selama
menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. "Alasan orang memilih
Jokowi belum ada. Karena prestasi dan kepemipinan Jokowi sebagai DKI 1 belum
bisa di lihat," ujar Adhie Massardi melalui pesan singkat kepada Okezone,
Kamis (13/6/2013).
Seperti diberitakan
sebelumnya, Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi menyatakan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo maju dalam bursa kandidiat Calon Presiden
(Capres) 2014 dari PDIP memiliki modal kepercayaan oleh masyarakat atas
kepemimpinannya selama menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Bukan
hanya itu, Sekjen MKRI ini menjelaskan, Jokowi juga relatif tak memiliki masa
lalu yang kelam alias bersih dari dosa sosial. Ditambahkannya, faktor
popularitas mantan Wali Kota Solo ini diuntungkan oleh kenyataan
tumbuhnya demoralisasi dan korupsi yang sangat pesat di kalangan pejabat
publik. Sikap yang elegan dan debirokratif Jokowi membuat dia disukai
masyarakat. (ahm)
Analisis:
Psikologi sosial
merupakan usaha sistematik untuk mempelajari prilaku sosial (social behaviour).
Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mengamati orang lain dan situasi
sosial, bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain dan bagaimana orang lain
bereaksi terhadap kita dan secara umum bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi
sosial. Selain memberi berbagai pandangan baru dalam penelitian mengenai
kepemimpinan, psikologi sosial dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok
terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing, ataupun berlawanan dengan
konsentrasi masyarakat mengenai gejala sosial tertentu. Psikologi sosial juga
bisa menjelaskan bagaimana sikap (attitude) dan harapan (expectation)
masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh
pada tuntutan sosial (conformity).
Jika dahulu psikologi
agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik, dewasa ini keadaan itu berubah.
Pengetahuan psikologi diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan
politik secara ilmiah. Menurut Lasswell, di AS kini ilmu politik sedang
mengalami peninjauan kembali atas metode serta peristilahannya. Peninjauan
kembali ini terutama disebabkan oleh pengalaman dalam pelaksanaan
prosedur-prosedur psikologis dalam penyelidikan ilmu politik. Menurut Lasswell,
psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa depan, karena
bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan memperoleh kebebasan
individu.
Merujuk pada kasus
diatas, jelang pemilu 2014 lembaga - lembaga survei politik mulai mengerek nama
Jokowi masuk dalam bursa calon presiden hingga menempatkan pada posisi pertama
dalam waktu 1 bulan tanpa ukuran yang jelas tentang kemampuan seorang dalam
memimpin suatu negara, dan media massa terus memblow up setiap kegiatan Jokowi
sekalipun tentang Jokowi memakai sepatu atau Jokowi sakit flu. Padahal Jokowi
sendiri dalam memimpin Jakarta baru dalam tahap melakukan pembenahan -
pembenahan dan belum menuai keberhasilan. Memang tidak bisa dipungkiri strategi
blusukan yang dilakukan oleh Jokowi adalah strategi jitu dalam meningkat
popularitas, tetapi ingat popularitas itu harus di barengi dengan kinerja nyata
dari sebuah pekerjaan. Justru dalam pepatah lama tentang keberhasilan seorang
pemimpin adalah dikatakan berhasil jika masyarakat merasakan keberhasilan dan
sejahtera tanpa tahu siapa yang megerjakannya.
Munculnya persepsi
sosial dalam masyarakat mengenai suatu peristiwa pastilah berbeda – beda,
karena fokusnya berbeda dan panca indra setiap manusia pun berbeda, sama halnya
dengan persepsi masyarakat terhadap Jokowi, ada yang menilai dan merespon
dengan baik terpilihnya Jokowi sebagai calon presiden dalam pemilu 2014 dan
tidak sedikit pula yang berpandangan sebaliknya. Banyak masyarakat yang
berpersepsi buruk mengenai Jokowi, dimana masyarakat menilai apa yang
dilakukan Jokowi hanyalah pencitraan semata dan belum dapat dibuktikan
keberhasilannya dalam membangun Kota Jakarta. Selain itu strategi blusukan yang
diterapkan Jokowi dianggap masyarakat sebagai “serangan politik”. Namun, dengan
gencarnya pemberitaan, kicauan, sharing mengenai figur Jokowi di media
massa telah membuat Jokowi populer dan disukai oleh masyarakat, bukan hanya
masyarakat Jakarta tetapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang sangat haus
akan kehadiran para politisi atau para negarawan sejati yang jujur dan loyal
dalam melayani kepentingan masyarakat luas.
Tidak bisa dipungkiri
Jokowi adalah sosok yang memiliki daya tarik yang kuat, citra diri Jokowi
dinilai amat berbeda dengan pejabat kebanyakan. Ia tampak bersahaja dan lugu
tanpa harus kehilangan ketegasan dan jiwa kepemimpinannya. Sehingga bukan tidak
mungkin Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia tahun 2014.
Penerapan Psikologi Sosial dalam Bidang
Hukum
Ketua DPD: Kasus Akil Mochtar Puncak
Korupsi di Indonesia
Jumat, 29 November 2013 13:50 WIB
Rivki - detikNews
Jakarta - Masalah
korupsi di Indonesia sepertinya tidak mengenal kata akhir. Praktik korupsi
seakan makin menjadi-jadi dengan berbagai modus, terutama saat Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK), Akil Mochtar, tertangkap tangan KPK karena diduga menerima
suap terkait pilkada. Ketua DPD Irman Gusman menganggap penangkapan Akil
merupakan puncak kasus korupsi di Indonesia. Kasus Akil sungguh mencederai
kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. "Kasus Akil Mochtar merupakan
puncak kasus korupsi di Indonesia," ujar Irman dalam diskusi 'Indonesia
Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang' di Aula Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat,
Jumat (29/11/2013). Irman mengatakan, merajalelanya korupsi lantaran perilaku
'menilep' uang negara sudah membudaya di Indonesia. Bahkan cenderung sistemik.
Kasus korupsi sudah seolah menjadi warisan budaya."Seperti kata Mochtar
Lubis, korupsi sudah menjadi budaya. Dan juga sudah sistemik," tuturnya.
Irman menilai, Indonesia butuh banyak waktu membenahi persoalan korupsi
yang sudah menjamur itu. Menurutnya, memberantas korupsi di negara ini sangat
sulit.
"Perlu waktu untuk mengatasi itu
dengan baik," pungkasnya.
Analisis :
Aplikasi psikologi
dalam bidang hukum berkenaan dengan persepsi keadilan (bagaimana sesuatu
putusan dikatakan adil, kenapa orang berbuat kejahatan, bagaimana mengubah
perilaku orang untuk tidak berbuat kejahatan). Aplikasi secara detail dalam
bidang ini antara lain: forensik, kriminalitas, pengadilan (hakim, jaksa,
terdakwa, saksi, dll), pemenjaraan, dan yang berkaitan dengan penegakan hukum
seperti kepolisian, dan lain-lain. Beberapa cabang psikologi yang berperan
dalam sistem dan proses hokum adalah psikologi kognitif, perkembangan, sosial
dan klinis. Di Barat peran ilmu psikologi dalam proses hukum telah banyak
diaplikasikan, mulai dari tahap pemeriksaan, persidangan, putusan sampai ke
tahap pemenjaraan. Misalkan dalam tahap pemeriksaan, bagaimana hasil penelitian
psikologi megenai kemampuan meningkatkan daya ingat diterapkan dalam proses
pemeriksaan saksi atau korban. Selain itu. Psikologi juga banyak digunakan
untuk menjelaskan perilaku terdakwa atau korban, yang nantinya berguna dalam
proses persidangan.
Seperti yang dikatakan
di atas bahwa kasus korupsi seakan-akan sudah menjadi buaya dan mendarah daging
di indonesia, dalam hal ini Akil Mochtar yang notabennya seorang ketua MK,
hakim sekaligus pengadil hukum justru terlibat dalam kasus atau hal yang
seharusnya dia basmi, maka wajar jika banyak praktisi hukum dan masyarakat yang
menyayangkan akan hal ini, karena MK sendiri merupakan lembaga hukum yang saat
ini bisa di bilang sangat dipercaya oleh publik, yang bersih dari korupsi di
banding lembaga-lembaga hukum lainnya, ini jelas mencoreng wajah MK tersebut
dan tidak hanya itu, masyrakat pun bisa saja mulai tidak percaya dengan
kredibilitas MK, karna bukan tidak mungkin masyarakat akan menilai MK yang
selama ini terlihat bersih dari korupsi ternyata justru adalah sarangnya
korupsi, karna kita tau bahwa begitu banyak kasus di MK yang berpotensi akan
terjadi suap seperti berbagai sengketa pilkada dan sebagainya di berbagai
daerah yang untuk bisa memenangkannya harus menyuap MK dan Akil Mochtar sebagai
ketua MK juga di curigai tidak bekerja sendiri karna bisa saja hakim MK lain
ikut andil dalam kasus ini. Selain itu, kepercayaan masyarakat kepada MK mulai
hilang dengan adanya kasus ini.
Dalam memahami kasus
korupsi yang menimpa ketua MK Akil Mochtar ini, kita seharusnya dapat berpikir
secara jernih dan objektif sehingga tidak terburu-buru memberikan judgment yang
malah memperburuk situai dan keadaan. Dengan menggelembungnya kasus ini bisa
berdampak posisitif dan negatif buat perkembangan demokrasi kedepan. Positifnya
adalah, dari kasus ini bisa menjadi titik awal pagi pemerintah dalam hal ini
MA, DPR, dan Presiden untuk memilih kandidat secara selektif dan betul-betul
seorang negarawan sejati sehingga hal ini tidak terulang lagi, recruitment
calon hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan objektif
dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar lagi. Dampak
negatifnya adalah, dari kasus ini bisa dimanfaatkan oleh mafia-mafia,
oknum-oknum, dan politikus yang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan
lembaga ini. Sekarang sudah mulai muncul sinyal-sinyal dari beberapa kalangan
yang sudah mulai mempertanyakan putusan-putusan yang telah dikeluarkan
oleh MK. Jika ini tidak disikapi dengan bijaksana, maka dikhawatir ini akan
menimbulkan konflik yang bersifat horizontal dan lagi-lagi dampak terburuknya
ada pada masyarkat.
Dari sisi psikologis
kasus korupsi yang dilakukan oleh ketua MK Akil Mochtar, bisa disebabkan oleh
dua faktor yaitu personal dan lingkungan. Pertama, faktor personal dimana ketua
MK Akil Mochtar, mimiliki dorongan atau keinginan yang sangat kuat untuk
menumpuk kekayaan sehingga dia sendiri tidak mampu untuk mengendalikannya.
Kedua, Faktor lingkungan, Diasadari atau tidak perilaku korupsi sudah menjamur
di semua institusi, bahkan tidak mengenal golongan, mulai dari tingkatan RW
sampai kepada lembaga tinggi negara, sehingga seolah-olah sudah menjadi budaya.
Sehingga, Akil Mochtar terpengaruh oleh lingkungannya yang terus secara
sistematis mempengaruhinya, mak terjadilah kasus seperti ini.
Daftar
pustaka
Introduction:
Theoretical Foundations of Political Psychology
Leonie
Huddy, David O. Sears, and Jack S. Levy. 2009
Introduction
to Political Psychology: 2nd Edition Paperback – December 3, 2009
by
Martha L. Cottam (Author), Beth Dietz-Uhler (Author), Elena Mastors (Author),
Thomas Preston (Author)
muluk.
H. ( 2012 ). Pengantar Psikologi Politik.
Raja Wali Pers.
0 Komentar